KHILAFAH Versi HTI vs Versi ISIS

Khilafah versi HTI Versus Khilafah versi ISIS

Monday, 4 August 2014 23:58

Muslimedianews.com ~ Hizbut Tahrir, salah satu kelompok yang juga menginginkan Khilafah, tetapi sampai saat ini mereka belum mampu mendirikannnya karena metode perjuangan mereka berbeda dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Sham) yang lebih 'simpel'.

Tetapi HTI  sudah menyiapkan piranti lunaknya soal pemerintahan Khilafah. Perlu juga diketahui bahwa, ISIS (AQ) tidak memasukkan Hizbut Tahrir sebagai bagian dari pejuang Khilafah.

mimpi HT

ISIS ini menarik simpati "dunia jihadis" dengan memainkan isu didholimi oleh kelompok jihadis lainnya di Suriah, maka kini banjir dukungan.

Kini dukungan terbaru untuk ISIS datang dari Sheikh Ma'mun Hatim, tokoh AQAP (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula) yang basisnya di Yaman.

Dukungan AQAP pada ISIS membuat suporter ISIS di Indonesia bersuka-cita. Mereka meneriakkan; Baqiyah!! (Jayalah!)

pendukung ISIS di Indonesia

Bagaimana soal posisi HTI menyikapi isu terkini gaungnya penegakan Khilafah oleh suporter ISIS?. (Baca terlebih dahulu : Bagaimana penyebaran Hizbut Tahrir di Indonesia? )

Kita bahas mulai dari kemelut bersenjata di Suriah dulu, dimana di situ kiprah ISIS berkibar di kalangan Salafi Jihadi. (Baca juga : Apa itu Salafi Jihadi?)

Oke, posisi politik Hizbut Tahrir sebenarnya sudah jelas menyikapi kemelut yang terjadi di Suriah. Hizbut Tahrir memandang revolusi yang terjadi di Suriah itu adalah revolusi Islam, yang bisa menjadi cikal bakal tegaknya Khilafah.

Hizbut Tahrir secara organisasi memegang prinsip penegakan Khilafah melalui propaganda bukan senjata. Tapi siapa yang bisa menjamin simpatisan Hizbut Tahrir di lapangan mengikuti prinsip organisasinya? Kita tidak tahu.

Sebenarnya banyak aktivis Hizbut Tahrir yang sudah tidak sabar menunggu tegaknya khilafah. Cita-cita menegakkan Khilafah hanya dari seminar ke seminar, talkshow, demo dan puncaknya kumpul-kumpul di GBK.

Konferensi Khilafah Internasonal-HTI 2007

Sebagian lagi aktivis Hizbut Tahrir putus asa dan diam-diam menerima demokrasi, mendirikan partai seperti di Tunisia atau nyalon DPR.

Yang itu biarlah, kita abaikan saja. Yang kita waspadai adalah kemungkinan adanya migrasi aktivis Hizbut Tahrir menjadi suporter ISIS.

Hizbut Tahrir menganggap mereka para petempur di Suriah yang melawan rezim adalah mujahidin pejuang Khilafah. Memang ISIS (Al Qaeda) tidak memasukkan Hizbut Tahrir sebagai kelompok pejuang Khilafah.

Kalau mau jujur, mereka ISIS harusnya 'berterima kasih' kepada Hizbut Tahrir karena telah melakukan sosialisasi & kampanye khilafah dimana-mana.

Tidak sedikit orang menjadi korban hasutan politik Khilafah Hizbut Tahrir, termasuk di Indonesia.

massa hti

Orang yang dulunya tidak mengenal apa itu Khilafah, Hizbut Tahrir mengenalkannya, meskipun tidak berarti setuju dengan itu. Dalam suatu tandhim atau organisasi lazim ada faksi-faksi, saya yakin di tubuh Hizbut Tahrir juga ada faksi-faksi. Itu sudah 'sunnatullah'.

Andaikata Khilafah ditegakkan oleh kelompok non Hizbut Tahrir bagaimana sikap Hizbut Tahrir?

Hizbut Tahrir mengatakan siap membantu 'software' pemerintahan Khilafah. Dari sini kelihatan Hizbut Tahrir memang oportunis. Dan Hizbut Tahrir di cap kelompok yang tidak mau berkeringat menegakkan khilafah. Cuma pencitraan saja.

Hizbut Tahrir dituding hanya mengemis ditegakkannya khilafah kepada penguasa.

Kebanyakan publik mencibir mereka, para pegiat Khilafah seperti Suporter ISIS & HTI karena tidak solid | bagaimana mau menegakkan khilafah?

Sebenarnya kalau soal tidak kompaknya mereka para pejuang khilafah, itu sudah terjadi di Suriah saat ini. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika mereka berseteru?. Mereka Berperang!, dan warga yang menjadi korban.

Bolehlah menyepelekan cita2 mereka; Khilafah itu tidak laku, tapi kita juga perlu waspada cara mereka bagaimana akan menegakkan Khilafah. Mereka ingin menegakkan khilafah dengan teror, dengan senjata di tangan dan bom di badan. Jangan sepelekan ini.

Kita boleh saja cuek mereka mau meledakkan diri, tapi kalau di tengah kerumunan orang, di tengah orang beribadah? Mereka mengebom gereja, mengebom vihara, bahkan mengebom masjid. Apa harus menunggu itu terjadi?.

Kritik. Aparat anti-teror lebih sering melakukan penindakan daripada pencegahan dalam memberantas terorisme. Seharusnya bibit terorisme seperti ini, segera dicegah mumpung masih berupa 'bibit' kalau nanti sudah jadi pohon susah tebangnya.

Begitu juga sikap kita, terbukti ada kelompok di luar sana yang berusaha menegakkan Khilafah dengan senjata.

kelompok bersenjata

Bahkan kelompok yang ingin menegakkan Khilafah dengan senjata ini, sekarang jelas-jelas memiliki suporter di Indonesia.

dukungan terhadap ISIS di Jakarta

Sekarang mereka dalam tahap sosialisasi atas 'Proklamasi' ISIS (Islamic State of Iraq & Sham).

Dulu kita mencibir foto ini, mereka pasang muka aja nggak berani di dunia maya.

ISIS Banjarmasin

Tapi liat sekarang, mereka aksi di dunia nyata dan tanpa beban.

ISIS tampil terbuka

Dulu publik mencibir kelompok teroris di Aceh ini karena mukanya disamarin.

muka disamarin

Tapi liat video teroris sekarang, mereka narsis bareng2 dan mengirim tantangan terbuka.

terang-terangan

Ada pepatah Arab; "setiap sesuatu yang jatuh pasti ada yang memungut". Gagasan Khilafah memang tidak laku di sini, tapi pasti ada saja yang 'memungutnya'. Ibarat barang bekas di buang ke tong sampah pasti ada saja yang memulungnya.

Sekian. Saya ucapkan selamat main PS buat ISIS. :))

ISIS main PS

Kulian on Twitter (Kultweet)
@Iqblack_kholidi chirpstory[dot]com/li/195779, 21 Maret 2014

Kunjungi www.facebook.com/muslimedianews Sumber MMN: http://www.muslimedianews.com/2014/08/khilafah-versi-hti-dan-khilafah-versis.html#ixzz3A4sOBJHy

Radikalisme Agama dalam Politik

Radikalisme Agama dalam Politik

Monday, 4 August 2014 16:04

Muslimedianews.com ~ Sahabat, thn 1997 sy menerbitkan buku #IslamInklusif. Setiap hari Senin pukul 12.00 sy akan memberikan kultwit dg sumber buku tersebut.

Siang ini sy ingin mengambil satu judul dari buku #IslamInklusif yakni ‘Radikalisme Agama dalam Politik’.

Tulisan yg menyoal meluasnya tndkn kekerasan yg dilakukan oleh mrk yg menamakan dirinya ‘org2 yg teguh memegang ajaran agama’ #IslamInklusif

Para pakar menganalisis hubungan antara agama dengan teror/kekerasan. Sebagian membenarkannya, namun lbh bnyk yg mengecam. #IslamInklusif

Albert Camus dan Sir Karl Popper mengungkapkan bhw kendati pada dasarnya tujuan akhir dr hampir semua agama adalah... #IslamInklusif

...adlh utk meringankan kesengsaraan manusia, tp penggunaan kekerasan utk mencapai tujuan mulia tsb sm skl tdk dpt dibenarkan #IslamInklusif

Sebaliknya,Jean Paul-Sarte tdk sj membenarkan ‘dirty hands’ (tangan2 kotor) utk mecapai tujuan politis,bhkn menganggap bhw... #IslamInklusif

...bahwa terkadang tindakan kekerasan dpt diangap suatu kebaikan. #IslamInklusif

Justru krna adaya asumsi bhw penggunaan kekerasan merupakan salah satu mentode pencapaian luhur...#IslamInklusif

...maka tidak aneh kalau naluri agresif manusia terkadang tumbuh subur di bawah naungan agama #IslamInklusif

Tdk sulit utk membuktikan hal ini apabila kita menelusuri fenomena kekerasan dlm perjalanan sejarah kehidupan keagamaan #IslamInklusif

Lumuran darah para syuhada korban tangan ekstremis dr berbagai kelompok keagamaan tlh mewarnai lembaran sejarah. #IslamInklusif

Pada masa formatif Islam , tiga dari empat khulafa al-rasyidin terbunuh oleh tangan2 ekstremis #IslamInklusif

Khalifah keempat,Ali bin Abi Thalib,dibunuh oleh kelompok Khawarij ekstremis yg membenarkan kekerasan dlm mengubah status quo #IslamInklusif

Sadar akan ektrimitas pandangan keagamaan kelompok Khawarij yg merencanakan pembunuhan thdp dirinya, Sayyidina Ali sblm.. #IslamInklusif

...menghembuskan nafas terakhir berpesan agar berlaku adil terhadap pelaku pembunuhan tersebut. #IslamInklusif

Dlm dunia Kristen, lumuran darah akibat ektremitas pemahaman keagamaan pun tak kalah banyaknya. #IslamInklusif

Eksekusi yg dilancarkan mainstream Kristen thdp kelompok yg berbeda pendapat dr sekte lainnya yg lazim dinamakan... #IslamInklusif

...kaum sempalan (herectic) jg mewarnai sejarah mereka. #IslamInklusif

Gelombang Perang Salib yg dikumandangkan oleh Sri Paus Urban II bkn sj melancarkan kekerasan thdp Islam dan Yahudi... #IslamInklusif

...akan tetapi kelompok Kristen Ortodoks Islam pun ikut terbabat. #IslamInklusif

Ini semua dilancarkan atas nama Isa, pecinta damai dan penganjur ksih sayang #IslamInklusif

Para ekstremis pelaku kekerasan ini pd umumnya didorong oleh keyakinan keagamaan, bhw apa yg mereka lakukan... #IslamInklusif

...sejalan dengan perintah Tuhan yg tercntum dlm teks2 suci #IslamInklusif

Kekerasan atas nama agama hingga kini masih sering dijumpai. Tdk hanya di Islam atau Kristen, tp jg di agama2 lain. #IslamInklusif

Dlm suasana yg diliputi unsur kekerasan atas nama agama, tdk boleh tdk mata kita tertuju kpd pemuka agama dr setiap klmpk #IslamInklusif

Merekalah yg hrs tampil untuk meredam dan meredakan naluri agresivitas pengikutnya. #IslamInklusif

Di bumi Indonesia, apa yang diharapkan dari pemuka agama tdk lain adalah mencegah timbulnya penafsiran2 keagamaan... #IslamInklusif

...yg mengarah pada radikalisme dan kekerasan #IslamInklusif

Di lingkungan Islam, di atas pundak pemuka agama terletak kewajiban mensosialisasikan knsp moderasi yg menghidari skp ekstrem #IslamInklusif

Guna menciptakan masyarakat penengah dan adil, atau dalam bhs Alquran: ummatan wasatan #IslamInklusif

Segala bentuk moderasi keagamaan, baik dlm menilai, berinteraksi dg kelompok lain, maupun dlm menjalankan tuntunan agama... #IslamInklusif

...perlu dpt tekanan #IslamInklusif

Usaha2 utk mencari titik temu dlm ajaran2 agama dunia guna mencegah terjadinya kekerasan/radikalisme perlu ditingkatkan #IslamInklusif

Dan sblm melangkah ke arah itu, rekonsiliasi intern dr setiap kelompok hrs menjdi prioritas utama dlm agenda setiap agama #IslamInklusif

Dlm bahasa Islam populer upaya tersebut dikenal dengan istilah taqrib baina al-madzahib (pendekatan antar mazhab). #IslamInklusif

Kiranya dgn pendekatan ini benih2 radikalisme keagamaan akan dapat kita bendung agar tdk tumbuh di tanah air kita #IslamInklusif

Demikian kultwit #IslamInklusif siang ini. Semoga bermanfaat. Salam.

Kultweet Tokoh NU : Prof. Dr. Alwi Shihab @ShihabAlwi, 4 Agustus 2014
http://chirpstory.com/li/222585

Kunjungi www.facebook.com/muslimedianews Sumber MMN: http://www.muslimedianews.com/2014/08/radikalisme-agama-dalam-politik.html#ixzz3A4nRmgJS

Tahun 2015 Indonesia 'Pecah', Ini Petanya

Tahun 2015 Indonesia 'Pecah', Ini Petanya

Friday, 8 August 2014 11:23

Muslimedianews.com ~ SIANG ini saya bongkar-bongkar lagi buku-buku di perpustakaan pribadi, dan menemukan buku berjudul 'Tahun 2015 Indonesia Pecah', yang ditulis oleh Djuyoto Suntani -presiden “World Peace Committee” atau “Gong Perdamaian Dunia”.

Saya membaca buku ini tahun 2008, jauh sebelum nama Prabowo atau Jokowi populer di Indonesia. Cukup menarik untuk mereview sedikit tentang isi buku ini dalam kaitannya menghadapi Pilpres 2014 sebulan lagi. Bagian paling menarik dari buku tersebut adalah ketika Djuyoto Suntani melihat peta 'Indonesia Baru' di suatu tempat di Israel.

Di peta itu bisa dilihat bagaimana Indonesia pada tahun 2015 telah terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, di antaranya adalah : Negara Jamali (Jawa, Madura, Bali), Negara Sumatera, Negara Papua, dll. Dan momentum perpecahan Indonesia itu adalah pasca Pilpres 2014!! Wowwww ... Indonesia pecah??? Ga mungkin lahhh, cyiiinn ...!! Indonesia pecah mungkin adalah hal yang tidak pernah terpikirkan di dalam benak kita.

Tapi jika menengok kepada sejarah sudah banyak contoh negara modern yang terpecah. Sebut saja Yugoslavia dan Cekoslowakia. Siapa juga yang pernah menyangka bahwa raksasa abad ke-20, pesaing berat AS, yaitu Uni Soviet bakalan pecah menjadi negara-negara kecil seperti saat ini? Jadi, pecahnya NKRI itu bukanlah hal yang mustahil apabila kita tidak waspada!

Secara garis besar ada 4 skenario yang disetting oleh pihak konspirasi internasional, menurut buku beliau, untuk mewujudkan NKRI yang terpecah belah : 1) Jadikan Indonesia sebagai negara berdemokrasi liberal. 2) Jadikan pemerintahan Indonesia bersistem kabinet parlementer. 3) Dudukkan presiden lemah yang akan tunduk pada kepentingan asing (kalau mau istilah yang lebih sadiz : “dudukkan presiden boneka”). 4) Ciptakan huru-hara besar pasca terpilihnya presiden untuk menuju pada keruntuhan NKRI.

Martimus Amin
Pemerhati masalah politik dan hukum di The Indonesian Reform

Sumber : rmol

Kunjungi www.facebook.com/muslimedianews Sumber MMN: http://www.muslimedianews.com/2014/08/tahun-2015-indonesia-pecah-ini-petanya.html?showComment=1407521655643#ixzz3A4lrtVFq

NU dan Khilafah Islamiyah

[Arsip 2008] NU dan Khilafah Islamiyah menurut Gus Solah

Posted on April 20, 2014 by Administrator

Oleh : KH Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng

Sejak Era Reformasi, sumbatan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat dibuka. Partai politik (parpol) baru bermunculan dengan berbagai latar belakang paham politik, kecuali yang berdasar komunisme.
Partai Islam adalah partai yang paling banyak muncul, tetapi jumlah perolehan suaranya tidak besar. Muncul juga ormas yang memperjuangkan gagasan politik, antara lain Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia.
Agustus 2007 HTI berhasil menyelenggarakan konferensi khilafah internasional (KKI). Keberhasilan itu memompa semangat anggota HTI di sejumlah tempat, khususnya di Jawa Timur sehingga menimbulkan gesekan dengan aktivis NU.
Ketua Umum PBNU merasa perlu turun tangan dengan menyelenggarakan pertemuan dengan pengurus tingkat cabang, kecamatan, kelurahan, serta membentuk unit organisasi di bawah kelurahan. PBNU gerah dengan kampanye HTI untuk menawarkan khilafah Islamiyah yang dianggap bisa memengaruhi sikap politik warga NU yang secara organisatoris telah menegaskan bahwa NKRI berdasar Pancasila adalah bentuk final dari negara yang diinginkan NU.
Kyai Hasyim Muzadi telah meminta pemerintah melarang HTI karena dianggap dapat membahayakan eksistensi NKRI. Diberikannya izin kepada HTI untuk menyelenggarakan konferensi khilafah internasional menunjukkan pemerintah tidak khawatir terhadap HTI. Setuju atau tidak, sejalan dengan ketentuan UUD Pasal 28, HTI tidak bisa dilarang, kecuali telah terbukti menimbulkan ketidaktertiban. Itu pun harus melalui proses hukum.
Perlukah Khilafah?
Juli lalu saya diundang berbicara di depan forum yang diselenggarakan HTI di Surabaya. Seorang ulama Sudan yang menghadiri KKI mengunjungi Tebuireng dan mengadakan dialog dengan sejumlah asatidz dan cendekiawan.
Di depan forum itu seorang ketua DPP HTI menyampaikan masalah bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, perusakan lingkungan, dan pendidikan yang tertinggal. Menurut HTI hanya ada satu jalan untuk mengatasi masalah itu, yaitu mewujudkan khilafah Islamiyah.
Saat ini ekonomi global yang didominasi kapitalis menguasai perekonomian negara berkembang. Kondisi itu membuat rakyat negara berkembang tetap miskin dan bodoh karena tidak memperoleh pendidikan memadai. Akibatnya, mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan mereka. Cengkeraman kapitalisme, menurut HTI, hanya dapat dilawan dengan khilafah Islamiyah yang mendorong dan memungkinkan kerja sama antarnegara Islam.
Saya menanggapi pendapat itu. Pancasila sebagai dasar negara masih layak dipertahankan. Yang salah bukan Pancasila, tapi sistem pemerintahan dan mental aparat dan pejabatnya. Dengan mental aparat dan pejabat seperti saat ini, dasar negara Islam atau bahkan khilafah Islamiyah pun tidak akan banyak membantu.
Di Indonesia pernah ada organisasi Komite Khilafat Indonesia (KKI). Pada saat Kemal Ataturk menghapuskan Dinasti Turki Utsmani karena dinasti itu ada penguasa yang despotik, banyak juga ulama Indonesia di dalam KKI menentangnya. Haji Agus Salim mengingatkan tokoh yang terlibat dalam KKI bahwa khilafah tidak memiliki relevansi dengan Indonesia.
Sejak itu KKI kehilangan momentumnya. Gagasan khilafah tidak menjadi wacana arus utama umat Islam Indonesia, seperti PSII, NU, dan Muhammadiyah
Sebuah berita di koran akhir November 2007 melaporkan sebuah diskusi Abu Bakar Ba’asyir (MMI), Said Agil Siradj (NU), dan Ismail Yusanto (HTI). Diskusi itu dihadiri sebagian besar pendukung MMI dan HTI yang kerap meneriakkan Allahu Akbar apabila Said Agil menyampaikan pandangannya tentang sikap NU yang berbeda dengan sikap MMI dan HTI.
Yang ditunjukkan penentang sikap NU itu tanpa disadari pihak MMI dan HTI adalah bentuk pemaksaan pendapat paling halus yang memperkuat penolakan masyarakat terhadap gagasan mereka. Belum menjadi negara Islam atau khilafah Islamiyah, mereka sudah memaksa orang untuk membenarkan pendapat mereka. Apalagi kalau sudah menjadi khilafah Islamiyah.
Dari dasar Islam ke Pancasila
Pada Muktamar NU pertengahan 1930-an di Banjarmasin, NU tidak mempersyaratkan negara Islam. Negara Hindia Belanda adalah suatu negara yang dapat memberi kesempatan warga NU menjalankan ketentuan syariat Islam. Fakta historis inilah yang sering dikemukakan sebagai argumen bahwa NU tidak menghendaki negara Islam.
Pada awal kemerdekaan semua ormas Islam bergabung dengan Partai Masyumi. Mereka memperjuangkan negara berdasar Islam. Tidak satu pun tokoh pergerakan memperjuangkan khilafah Islamiyah atau negara Indonesia yang menjadi bagian dari suatu organisasi negara internasional.
Perjuangan khilafah Islamiyah baru terdengar gaungnya di Indonesia pasca-Orde Baru. Didirikannya Nahdlatul Waton (di Jl Kawatan Gg IV Surabaya) yang dipelopori oleh Wahab Hasbulah dan Mas Mansyur, dengan visi membangun nasionalisme melalui pendidikan dengan dukungan HOS Cokroaminoto, Raden Panji Suroso, dan Sunjoto, menunjukkan kuatnya sikap kebangsaan sejumlah tokoh ormas Islam itu.
Ahmad Baso dalam tulisannya juga menunjukkan kuatnya sikap kebangsaan itu sebagai akibat dari pengaruh Syekh Zaini Dahlan, seorang ulama terkenal di Makkah, terhadap para muridnya antara lain KH Hasyim Asy’ari dan para pendiri NU lainnya. Menurut saya, wajar kalau NU dan ormas Islam lain di dalam Masyumi memperjuangkan negara Islam pada awal kemerdekaan RI. Kalau tidak, malah tidak wajar.
Kita memperoleh kemerdekaan dan mendapat kesempatan membahas negara semacam apa yang akan kita dirikan. Mestinya tokoh utama NU saat itu banyak bergelut melalui pemikiran dengan kitab-kitab yang membawa para tokoh itu menuju cita-cita negara Islam. Pada saat itu negara Islam tidak berkonotasi negatif, kalau tidak mau disebut berkonotasi positif.
Partai NU bersama partai Islam lainnya memperjuangkan lagi dasar negara Islam dalam konstituante yang juga gagal. NU memperjuangkan posisi Piagam Jakarta saat Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945.
Piagam Jakarta dijadikan pertimbangan oleh BK bagi berlakunya kembali UUD 1945. Sebagian (kecil) warga NU, yaitu yang aktif di PPP, sampai 2001 masih memperjuangkan negara bernuansa Piagam Jakarta. Tetapi, sebagian besar, yang di PKB dan Partai Golkar, memperjuangkan negara Pancasila yang Islami.
Bagi NU, kiblat perjuangan kemerdekaan adalah Hadratus Syech KH Hasyim Asy’ari. Panglima TNI Sudirman secara teratur menjaga kontak dengan beliau.
Salah satu wujud dari kepemimpinan beliau yang diakui secara luas adalah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang berdampak pada perjuangan rakyat Surabaya 10 November 1945. Saham kalangan NU di bawah kepemimpinan Hadratus Syech dalam mendirikan NKRI amat besar.
KHA Wahid Hasyim sebagai wakil NU di dalam BPUPKI berandil menyetujui Pancasila sebagai dasar negara. Sejak dulu sampai sekarang, NU tidak pernah menyetujui khilafah Islamiyah.
NU memerlukan waktu hampir 40 tahun untuk menyadari bahwa Pancasila dan Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan, tetapi berkesesuaian. Pada 1945 NU yang tergabung dalam Partai Masyumi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, tetapi gagal. Piagam Jakarta yang merupakan kompromi (22 Juni 1945) akhirnya juga terpaksa dibatalkan (18 Agustus 1945).
NU dan NKRI
Setelah Munas Alim Ulama NU pada 1983 menyetujui Dokumen Hubungan Islam dan Pancasila, NU menyatakan NKRI berdasar Pancasila bentuk final, sama dengan TNI dan sejumlah partai kebangsaan.
Selama ini NKRI lebih ditekankan pada kesatuan wilayah geografis daripada kesatuan harapan, kesatuan cita-cita, atau kesatuan nasib rakyat. Pemerintah Orde Baru menggunakan pendekatan keamanan untuk mempertahankannya hingga terjadi pelanggaran HAM.
Menurut saya perdebatan tentang negara Islam atau khilafah Islamiyah atau negara Pancasila akan menghabiskan waktu dan energi. Kemaslahatan umum harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, atau partai.
Ikhtisar
– Pancasila sebagai dasar negara masih layak dipertahankan.
– Sejarah mencatat tak pernah ada tokoh Islam yang menghendaki khilafah Islamiyah.
– Islam dan Pancasila tak pernah bertentangan.

http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=323017&kat_id=16

http://www.arsip.net/id/link.php?lh=V1sNDVYIWFsI

http://muslimedianews.wordpress.com/2014/04/20/arsip-2008-nu-dan-khilafah-islamiyah-menurut-gus-solah/

Inspiring Mbah Hasyim

"Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan yang penuh berkah. Ia ditakdirkan menjadi penjaga ajaran Islam yang lurus, murni dan benar, yaitu ajaran al- Qur'an, As-Sunnah, tradisi para sahabat dan ulama-ulama pendahulu yang shaleh. NU memurnikan ajaran Islam dari kesesatan dan hawa nafsu golongan munafik dan kelompok fasik yang celaka.

~ Khutbah Iftitah Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari pada Muktamar NU ke-12, 12 Rabi'us Tsani 1356 Hijiryah~

Indonesia Seperti Negara Madinah

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, di Indonesia ulama berperan besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika terjadi huru-hara, pemberontakan politik, atau kerusuhan lainnya, posisi ulama selalu menjadi garda terdepan.

“Ulama Indonesia berperan persatukan dan rekonsiliasi masyarakat yang sangat beragam ini,” katanya saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Depok di Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/5/2014).

Menurut alumni Universitas Ummul Qura yang akrab disapa Kang Said ini, NU merupakan wadah masyarakat yang menjalankan fungsi keagamaan dan kebangsaan. Ia menambahkan, hanya ada dua kepentingan NU, yakni mengamalkan dan mendakwahkan Islam, dan mempertahankan negara Indonesia selamat, utuh, dan tak ada perang saudara.

“Islam tak usah dipolitikkan. Suku apapun, agama apapun, kalau salah harus dihukum, itu negara hukum. Bagi NU, agama Islam diamalkan, negara dipertahankan, ukhuwah islamiyah disebarkan. Harus punya komitmen bersama menjaga persatuan dan kesatuan tanah air, keutuhan NKRI. (Hal ini) sama pentingnya dengan mengamalkan agama Islam,” tuturnya.

Seperti Negara Madinah

“Soal komitmen bernegara, Indonesia hampir mirip negara Madinah yang didirikan Rasulullah 15 abad silam. Memang sejarah inilah yang dijadikan landasan NU membangun negeri ini. Jelas berbeda sekali dengan negara Islam lainnya. Soal komitmen bernegara, mereka harus belajar kepada kita,” ujar Kiai Said bangga.

Said Aqil mencontohkan, Afghanistan 100 persen agamanya Islam, 99 persen Sunni, thariqahnya Naqsyabandiy, 1 persen Syiah. Tapi perang terus tiada henti. Padahal Islam semua. Sebabnya, mereka tidak mempunyai komitmen membangun kekuatan dan persatuan Tanah Air. “Somalia di Afrika Timur 100 persen agamanya Islam, 100 persen Sunni. Syiah nggak ada. Tapi, sama saja perang terus. Bahkan, negara ini kini bangkrut dan menjadi negara gagal,” ujarnya.

Angkatan laut Somalia, tambah Kiai Said, kini justru menjadi bajak laut yang merompak kapal-kapal yang lewat negaranya. Mereka juga tidak memiliki komitmen bersama untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan tanah air.

“Oleh karena itu, bagi NU sekali lagi keutuhan NKRI, keutuhan negara sama pentingnya dengan mengamalkan agama. Artinya, ketika kita mengamalkan agama Islam dalam rangka mempersatukan Tanah Air dan demikian sebaliknya,” tegas Said.

Kang Said mengatakan, NU sejak dulu masuk di dalam sendi-sendi seluruh unsur masyarakat. “Karena NU ini bukan parpol, bukan di bawah pemerintah, bukan birokrasi. NU milik masyarakat. NU ada di tentara, polisi, birokrat, profesi, ulama, itu masyarakat namanya,” jelasnya.

http://muslimedianews.wordpress.com/2014/06/19/indonesia-seperti-negara-madinah/

ISLAM Diamalkan, Negara Dipertahankan, Ukhuwah Disebarkan

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, di Indonesia ulama berperan besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika terjadi huru-hara, pemberontakan politik, atau kerusuhan lainnya, posisi ulama selalu menjadi garda terdepan.
“Ulama Indonesia berperan persatukan dan rekonsiliasi masyarakat yang sangat beragam ini,” katanya saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Depok di Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/5).
Menurut alumni Universitas Ummul Qura yang akrab disapa Kang Said ini, NU merupakan wadah masyarakat yang menjalankan fungsi keagamaan dan kebangsaan. Ia menambahkan, hanya ada dua kepentingan NU, yakni mengamalkan dan mendakwahkan Islam, dan mempertahankan negara Indonesia selamat, utuh, dan tak ada perang saudara.
“Islam tak usah dipolitikkan. Suku apapun, agama apapun, kalau salah harus dihukum, itu negara hukum. Bagi NU, agama Islam diamalkan, negara dipertahankan, ukhuwah islamiyah disebarkan. Harus punya komitmen bersama menjaga persatuan dan kesatuan tanah air, keutuhan NKRI. (Hal ini) sama pentingnya dengan mengamalkan agama Islam,” tuturnya.
Seperti Negara Madinah
“Soal komitmen bernegara, Indonesia hampir mirip negara Madinah yang didirikan Rasulullah 15 abad silam. Memang sejarah inilah yang dijadikan landasan NU membangun negeri ini. Jelas berbeda sekali dengan negara Islam lainnya. Soal komitmen bernegara, mereka harus belajar kepada kita,” ujar Kiai Said bangga.
Said Aqil mencontohkan, Afghanistan 100 persen agamanya Islam, 99 persen Sunni, thariqahnya Naqsyabandiy, 1 persen Syiah. Tapi perang terus tiada henti. Padahal Islam semua. Sebabnya, mereka tidak mempunyai komitmen membangun kekuatan dan persatuan Tanah Air. “Somalia di Afrika Timur 100 persen agamanya Islam, 100 persen Sunni. Syiah nggak ada. Tapi, sama saja perang terus. Bahkan, negara ini kini bangkrut dan menjadi negara gagal,” ujarnya.
Angkatan laut Somalia, tambah Kiai Said, kini justru menjadi bajak laut yang merompak kapal-kapal yang lewat negaranya. Mereka juga tidak memiliki komitmen bersama untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan tanah air.
“Oleh karena itu, bagi NU sekali lagi keutuhan NKRI, keutuhan negara sama pentingnya dengan mengamalkan agama. Artinya, ketika kita mengamalkan agama Islam dalam rangka mempersatukan Tanah Air dan demikian sebaliknya,” tegas Said.
Kang Said mengatakan, NU sejak dulu masuk di dalam sendi-sendi seluruh unsur masyarakat. “Karena NU ini bukan parpol, bukan di bawah pemerintah, bukan birokrasi. NU milik masyarakat. NU ada di tentara, polisi, birokrat, profesi, ulama, itu masyarakat namanya,” jelasnya.
Acara pelantikan pengurus PCNU Depok periode 2013-2018 dihadiri ratusan ulama dan ribuan warga NU Depok. Tampak hadir pula Rais Syuriah PWNU Jawa Barat KH. Asep Burhanuddin, dan pejabat pemerintahan setempat. (Aan Humaidi/Musthofa Asrori/Mahbib)

http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,52012-lang,id-c,nasional-t,NU++Islam+Diamalkan++Negara+Dipertahankan++Ukhuwah+Disebarkan-.phpx

Ormas Islam NU Desak Pemerintah Sanksi Kelompok Anti-Pancasila

Nahdlaltul Ulama mendesak Pemerintah Indonesia untuk menta’zir (sanksi) terhadap kelompok atau organisasi yang menolak menghormati simbol negara dan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi kufur. Sebab tindakan tersebut sama dengan memvonis seluruh bangsa Indoneisa adalah orang kafir.

Demikian salah satu simpulan hasil sidang bahtsul masail (pembahasan masalah-masalah dalam perspektif hukum Islam) dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah ke-14 di komplek SMP/SMA Semesta, Gunungpati, Semarang, Ahad (23/6/2014).
Alasan simpulan itu, menghormati simbol negara seperti upacara bendera dan berdiri saat menyanyikan lagi Indonesia Raya, hukumnya wajib bagi seluruh warga negara. Hal itu karena telah diwajibkan oleh undang-undang, dan menaati pemerintah hukumnya wajib.
Demikian pula, kelompok yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi kufur atau thoghut, hukumnya haram. Hal itu termasuk penghinaan dan meremehkan hasil konsensus bangsa. Padahal konsensus itu telah dibuat pada saat mendirikan Republik Indonesia dan seluruh perwakilan elemen bangsa Indonesia telah menyepakati dasar negara.
Dalam sidang yang dipimpin KH A’wani dan Ubaidillah Shodaqoh ini, para ulama menyampaikan berbagai pandangannya untuk menjawab tiga pertanyaan umat. Yaitu bagaimana hukumnya menghormati simbol negara yang telah menjadi konsensus nasional, bagaimana hukum menyatakan Pancasila dan NKRI adalah ideologi dan sitem kufur atau thoghut, serta apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap organisasi atau kelompok yang menolak Pancasila dengan anggapan kafir.
Disampaikan Kyai Ubaidillah, hukum asal menghormati simbol negara adalah mubah atau jaiz atau boleh. Namun karena sudah menjadi undang-undang, maka hukumnya menjadi wajib. Sesuai dengan keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin.
Lebih jelas disampaikan KH A’wani, penghormatan kepada bendera atau lambang negara, tidak ada unsur ibadah. Itu sebagai wujud cinta negara. Karena dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai rahmat Allah Yang Maha Esa, maka menghormati bendera sebagai simbol tanah air sama dengan mensyukuri nikmat Allah Taala.
“Menganggap pancasila sebagai thoghut adalah pengakuan yang batil atau dakwah bathilah. Menganggap demokrasi sebagai sistem kuffur juga dakwah bathilah,” ujarnya mengutip salah satu jawaban dari delegasi PCNU.
Ta’zir dari pemerintah, menurutnya, agar bisa menciptakan efek jera. Tahapannya dimulai dari mengklarifikasi, menasehati, memberi peringatan keras, lalu mengambil tindakan hukum.
Namun bila kelompok tersebut sudah memiliki kekuatan yang bisa menggoyahkan sendi kenegaraan, maka pemerintah wajib memerangi atau menumpasnya. Karena sudah masuk kategori bughot (pemberontakan).
“Semua putusan bahsul masail ini dibuat agar bisa dimengerti masyarakat umum,” pungkas kiai asal Sarang Rembang ini.
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,2-id,45353-lang,id-c,daerah-t,NU+Desak+Pemerintah+Sanksi+Kelompok+Anti+Pancasila-.phpx

Khilafah Yang Bisa Jadi Solusi dan HTI sebagai Polusi

Khilafah yang dapat menjadi solusi bagi segala problem itu ketika khalifahnya rasyid (mengikuti petunjuk-petunjuk agama) dan adil seperti Khulafaur Rayisidin. Akan tetapi ketika yang menjadi khalifah tidak rasyid seperti Yazid bin Muawiyah, dan gubernurnya seperti al-Hajjaj bin Yusuf, yang terjadi bukan menyelesaikan problem. Justru rakyatnya sendiri yang dibunuh.

Kalau kriteria khalifah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih terpaksa kita terapkan sekarang, toh kaum Muslimin tetap tidak mungkin dapat melakukannya. Karena persyaratan khalifah itu harus seorang laki-laki Muslim, yang adil dan mujtahid dalam bidang hukum-hukum agama. Dan ini sekarang tidak ada, meskipun di Negara-negara Arab sendiri.
Oleh karena faktor ketidakmampuan inilah kewajiban penegakan khilafah tersebut menjadi gugur dengan sendirinya. Maka tidaklah heran Hizbut Tahrir sebagai sebuah organisasi politik (Takattul) yang berambisi ingin menegakkan khilafah kembali, maka khilafah yang mereka tentu bukan Khilafah yang rasyid. Belum menegakkan saja mereka sudah membuat masalah dan polusi bagi umat Islam sendiri dengan kelakuan-kelakukan mereka yang menghalalkan segala cara, apalagi setelah punya kekuasaan ? Bagaimana jadinya…

~ di olah kembali dari paparan Ust. Idrus Ramli saat dialog bersama HT dengan penambahan ~

http://muslimedianews.wordpress.com/2014/08/05/khilafah-yang-bisa-menjadi-solusi-dan-hti-sebagai-polusi/